BALIKPAPAN Saat memberikan pengarahan kepada para pengusaha, yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia (Apindo), Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengungkapkan ia pernah marah besar kepada Boediono, yang pernah menjadi Menko Perekonomian.

"Puncak kemarahan saya yang pertama ketika Pak Boediono menolak memberikan jaminan pemerintah secara tertulis untuk proyek listrik 10.000 MW kepada perbankan," ungkap Wapres, saat memberikan pengarahan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Apindo di Hotel Adika Bahtera, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (27/6) siang.

Menurut Wapres, puncak kemarahannya yang kedua saat ia diminta memberikan persetujuan untuk memberikan jaminan 100 persen kepada perbankan dalam pemberian kredit atau blunket guarrantee.

"Hampir saya lempar surat penjaminan perbankan tersebut. Saya waktu itu hanya pukul meja. Itulah puncak kemarahan saya yang kedua karena waktu itu dibilang jaminan penuh itu sudah disetujui oleh pimpinan," tambah Wapres, tanpa merinci siapa yang dimaksud pimpinan itu.

Dikatakan Wapres, "Mengapa saya marah besar. Karena, menurut saya, begitulah cara berpikir liberal. Untuk memberikan jaminan kepada kepentingan rakyat yang butuh listrik, tidak disetujui. Akan tetapi, untuk kepentingan pemilik modal bank, mau dijamin 100 persen."

Sementara itu, Calon Wakil Presiden Boediono tidak mempermasalahkan pernyataan calon presiden Jusuf Kalla yang mengatakan pernah marah kepada Boediono karena penolakan pemberian jaminan proyek listrik 10.000 MegaWatt (MW).

Saat berkampanye di taman budaya, Denpasar, Minggu (28/6), Boediono mengatakan Jusuf Kalla adalah orang baik dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik di hadapannya.

"Pak Jusuf Kalla itu orang baik. Saya kira tidak pernah di hadapan saya beliau itu mengatakan suatu yang tidak baik," ujarnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menganggap perbedaan pendapat soal penjaminan proyek listrik 10.000 MW adalah hal lumrah yang terjadi di dalam kabinet. "Saya dengar masalah gebrak meja itu bukan masalah. Masalahnya adalah bahwa kita harus mengamankan uang rakyat. Uang rakyat harus diamankan jangan sampai tidak akuntabel. Bagi saya, menjaga uang rakyat itu sangat penting," tuturnya.

Boediono menjelaskan penolakannya untuk memberikan jaminan pemerintah dalam proyek listrik 10.000 MW hanya berdasarkan alasan kecermatan, meski akhirnya jaminan itu pun diberikan oleh pemerintah. "Akhirnya kan sudah diselesaikan. Soalnya memang harus ada waktu untuk dikaji, karena memang ini menyangkut uang rakyat. Dikaji, supaya cermat," ujarnya.

Sementara itu, dalam kampanye di Denpasar, Boediono juga mengatakan ia tidak mempermasalahkan  pelarangan dirinya memasuki ruangan VIP Bandara Ngurah Rai, setibanya di Bali pada Sabtu 27 Juni 2009. "Saya malah tidak menyadari itu, dan bukan masalah bagi saya. Yang penting, saya bisa datang ke Bali dan bertemu masyarakat, sudah bagus," ujarnya.

Selama di Bali, Boediono mengatakan ia mendapatkan kesan ekonomi masyarakat berjalan baik dan ingin memberi jaminan keamanan kepada masyarakat Bali apabila ia dan pasangannya, Susilo Bambang Yudhoyono, terpilih memimpin Indonesia pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009.(kmp) www.suaramedia.com